Jakarta - Hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada federasi sepakbola Indonesia menunjukkan bahwa badan sepakbola dunia itu sudah tidak lagi mengakui PSSI. Pemerintah akan mengambil alih proses dimulainya lagi pengelolaan sepakbola.
Demikian pandangan Sekretaris Menpora, Alfitra Salamm, menanggapi surat FIFA yang ditandatangani Sekjen Jerome Vaclke, yang menyebutkan bahwa PSSI diskorsing karena ada intervensi pemerintah, yang membekukan mereka pada 17 April lalu.
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) masih menunggu undangan dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk bertemu membahas masalah sepakbola nasional. Hingga saat ini, pihak PSSI belum juga mendapat "panggilan" dari Kemenpora.
"Bolanya atau undangan yang akan dilakukan itu berada di Kemenpora. Jadi bukan kami yang datang. Posisinya kami menunggu. Pada saat undangan itu datang dari Kemenpora, kami akan datang," kata Sekretaris Jenderal PSSI, Azwan Karim, kepada wartawan di kantor PSSI, Senayan, Jakarta. Senin 15 Juni 2015 melalui lama bola.viva.
Azwan juga mengakui, hingga saat ini belum juga ada komunikasi dengan pihak Kemenpora terkait pertemuan nanti. Namun, menurutnya sudah jelas, untuk Indonesia terlepas dari sanksi Menpora harus mencabut SK pembekuan PSSI.
Tetapi disisi lain Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, memastikan kalau dia belum akan menyabut SK Pembekuan PSSI. Soal tuntutan agar dia mundur yang mulai muncul di media sosial juga tak diacuhkannya.
Desakan agara Imam Nahrawi mencabut SK tersebut bukan hanya datang dari PSSI sendiri. Lewat jalur politis upaya tersebut juga sudah dilakukan setelah pengurus PSSI bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa waktu lalu.
Begitupun juga kritik tajam datang dari legenda hidup Bambang Pamungkas atau Bepe sejak pensiun dari tim nasional sudah ada sejak pagelaran Piala AFF 2012. Artikel tersebut terangkum dalam sumber laman bambangpamungkas20, yang isinya;
"Terima Kasih PSSI"
Penulis: bepe, 17 June 2015
Sanksi administrasi yang diberikan Menpora kepada PSSI, membuat organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia ini tidak lagi mampu untuk menjalankan roda kompetisi. Berhentinya liga mengakibatkan klub-klub kehilangan pemasukan. Imbasnya klub kesulitan untuk membayar gaji pesepak bola nya, dan para pesepak bola pun kehilangan mata pencaharian.
Apakah ada yang salah dengan pernyataan tersebut diatas? sama sekali tidak, dan memang benar demikianlah adanya.
Namun ketika hilangnya penghasilan pesepak bola yang dijadingan alasan utama, agar pemerintah segera mencabut sanksi administratif yang telah dijatuhkan kepada PSSI, kok rasanya saya kurang sepaham.
Pernyataan yang berisi, sanksi Menpora lah yang membuat kompetisi berhenti, sehingga klub-klub tidak lagi mampu membayar gaji para pesepak bola, tidaklah salah, hanya saja sedikit kurang pas.
Mungkin lebih pas nya begini. "Tidak disanksi pemerintah sehingga kompetisi dapat berjalan normal saja, klub-klub masih sering kesulitan untuk membayar gaji pesepak bola, apalagi kok sekarang disanksi".
Secara pribadi saya merasa terharu melihat PSSI sebagai induk organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia, saat ini begitu getol "memperjuangkan" hak-hak hidup para pesepak bola. Namun saya juga harus jujur, jika diantara rasa haru tersebut terselip pula rasa aneh, juga khawatir
Aneh dan khawatir karena apa?
Aneh karena:
Bukankan federasi juga yang selama beberapa tahun terakhir ini melakukan"pembiaran" terhadap klub-klub yang dalam beberapa kesempatan menunggak hak-hak para pesepak bola nya?
Bukankah federasi juga yang selama ini memberikan "toleransi" kepada beberapa klub untuk dapat terus berkompetisi, padahal kewajiban klub tersebut terhadap pesepak bola nya belum selesai?
Khawatir karena:
Jangan-jangan ketika nantinya perjuangan mengatasnamakan hak-hak pesepak bola ini berhasil, federasi lupa terhadap esensi dari apa yang mereka perjuangkan saat ini.
Jangan-jangan ketika nantinya sanksi itu benar-benar dicabut, sehingga PSSI kembali aktif dan dapat menggelar kompetisi, hak-hak pesepak bola dalam perjalanannya tetap saja tidak terlindungi.
Kekhawatiran yang saya pikir wajar, mengingat sebagai wakil presiden Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI), saya tentu ingat betul bagaimana perjalanan para pesepak bola Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal tersebut yang membuat saya begitu berhati-hati dalam menyikapi konflik yang terjadi saat ini.
Bagaimana saya dapat serta-merta sepaham dengan "perjuangan" federasi yang mengatasnamakan penderitaan pesepak bola, wong selama ini kami jelas-jelas berhadapan dengan "mereka" dalam memperjuangkan hak-hak para pesepak bola profesional di Indonesia.
Sekali lagi saya sampaikan, jika saya tidak sedang dalam posisi untuk bersepaham dengan pihak manapun. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwasanya dasar dari apa yang diperjuangkan oleh klub dan federasi saat ini, memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang tidak ringan.
Jika klub dan federasi paham betul dengan apa yang sedang mereka perjuangkan, maka sejatinya mereka juga harus siap, dan rela untuk melakukan instropeksi kedalam jajaran mereka sendiri.
Artinya jika nantinya perjuangan mengatasnamakan hak hidup orang banyak (pesepak bola) ini berhasil, maka hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saat ini sedang mereka perjuangkan, dimasa yang akan datang tidak boleh terjadi lagi.
Aturan mengenai verifikasi peserta kompetisi mau tidak mau harus benar-benar ditegakkan. Tidak boleh lagi ada toleransi, atau perlindungan kepada klub-klub yang menunggak gaji pesepak bola nya. Tidak ada lagi tindakan "menutup mata" atau bahkan "intimidasi" kepada para pesepak bola yang memperjuangkan hak-haknya.
Serta satu hal lagi, pengakuan terhadap asosiasi pesepak bola profesional di Indonesia. Mengapa? karena pada akhirnya toh kita sepaham (setidaknya untuk saat ini) jika hak-hak para pesepak bola memang harus dilindungi.
Jika federasi tidak mampu melakukan apa yang tersebut diatas. Maka jangan salahkan masyarakat, jika pada akhirnya melihat PSSI sebagai sebuah organisasi yang hanya memanfaatkan "amanat penderitaan pesepak bola" sebagai alat bargaining untuk menyelamatkan organisasi.
Mengapa demikian? Karena saat ini banyak sekali suara-suara sumbang diluar sana yang bertanya-tanya, kemana saja klub dan federasi saat pesepakbola "kleleran" memperjuangkan hak-haknya, kok tiba-tiba saat ini berjuang agar sanksi dicabut, dengan dalih sanksi membuat para pesepakbola kehilangan penghasilan?
Sebuah pertanyaan yang saya pikir hanya dapat mereka jawab dengan perbaikan kedalam, dan bukti kinerja positif, serta lebih profesional dimasa yang akan datang.
Semoga klub dan federasi paham betul dengan konsekuensi dari apa yang mendasari perjuangan mereka saat ini. Sehingga kedepan tata kelola persepakbolaan kita menjadi lebih baik, serta lebih profesional dalam segala hal. Agar cabang olahraga yang paling digemari di republik ini, mampu memberikan prestasi yang dapat dibanggakan.
Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PSSI.
Selesai....
Jadi kita bagaimana sebagai insan sepak bola untuk mengambil positif yang dilakukan kedua belah pihak, agar Sepakbola Indonesia cepat berprestasi tanpa ada KKN ditubuh Garuda.
Sumber :
Berita bola terupdate - GOL TERBAIK
